Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisirkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Ruang lingkup

Administrasi Pembangunan menggunakan dua fungsi yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan sosial.
Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Dengan demikian, administrasi pembangunan memiliki nilai-nilai yang dikandung dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan.
Saat menelaah administrasi pembangunan, ada dua hal mendasar yang perlu dibedakan, yaitu admnistrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi.

Administrasi bagi pembangunan

Administrasi bagi pembangunan adalah admnistrasi dari dan bagi pembanguanan, di mana biasanya menggunakan pendekatan manajemen, karena bersangkutan dengan manajeman pembangunan. Dalam hal ini, manajeman pembangunan tersebut meliputi :

1. Perencanaan pembangunan

   Perencanaan pembangunan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembngunan sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan visi pembangunan.

   Adapun dalam perencanaan memiliki beberpa unsur, antara lain:

   • Tujuan akhir yang dikehendaki,
   • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya,
   • Jangka waktu,
   • Masalah-masalah yang dihadapi,
   • Modal atau sumber daya yang akan digunkan,(6) kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya,(7) orang,organisasi, atau badan pelaksananya, dan (8) mekanisme pemantauan,evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

2. Pengerahan Sumber daya

   Pengerahan sumber daya diartikan sebagai upaya untuk memobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menunjang tujuan oraganisasi.

3. Penganggaran

Pembangunan administrasi

Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi, adalah perubahan sikap birokrasi^[1] dengan unsur :

1. Birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat.
2. Birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya.
3. Peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan.
4. Mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban.

Sejarah administrasi pembagunan

Pasca perang dunia II ada dua pola

1. Negara yang menang pada perang dunia II berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang melalui Rencana Marshall dari Amerika.
2. Munculnya negara baru. Perlu ada bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk “tanggung jawab moral” Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar dari produknya.

Rencana Marshall

Diberi nama sesuai dengan nama Sekretaris Amerika Serikat yaitu George Marshall^[2]. Nama aslinya adalah Program Rekoveri Eropa. Program ini ditawarkan kepada negara-negara sekutu Amerika Serikat yaitu Eropa Barat dengan bantuan sebesar US$ 13,000,000,000.00 selama 4 tahun sejak 12 Juli 1947. Program ini juga ditawarkan kepada negara Uni Soviet dan sekutunya tetapi ditolak karena mensyaratkan perubahan politik dan kontrol dari luar. Hal ini dipandang sebagai awal lahirnya Integrasi Eropa seperti yang kita lihat saat ini. Program ini dijalankan oleh Economic Cooperation Administration (ECA). Salah satu misi ECA adalah membendung pengaruh Soviet di Eropa

Macam bantuan

1. Bantuan Bidang Politik

   • Mempertahankan kelompok elit yang sepaham
   • Memperluas lingkaran pengaruh
   • Mencegah kekuasaan politik ke kelompok yang menjadi lawan negara tersebut.
   • Menjaga sikap politisi negara yang diberi bantuan

2. Bantuan Bidang Ekonomi

   • Bantuannya tidak “gratis” (bersifat altruistik semata-mata), karena dengan motif agar menjadi sumber bahan mentah dan menjadi bagian dari pasar internasionalnya
   • Bantuan ekonomi biasanya dalam bentuk hutang yang bisa mencekik generasi selanjutnya.
   • “Hibah/bantuan” sebenarnya tidak gratis, karena dibayar dengan “sikap bersahabat”

3. Bantuan Bidang Militer

   • Penghibahan/penjualan senjata
   • Pendidikan militer bagi perwira
   • Pengiriman tenaga ahli dari negara maju

4. Bantuan Bidang Teknik.

   • Mengirimkan pakar ke negara yang membutuhkan (negara baru/kalah perang)
   • Membangun institusi pendidikan di negara yang membutuhkan.
   • Bantuan dalam bentuk fisik.

Bantuan tersebut menyadarkan para ahli di negara maju bahwa:

1. Teori administrasi negara tidak dapat diterima begitu saja di negara kalah perang/baru.
2. Perlu adanya ilmu administrasi khusus yang mengarah pada pembangunan atas dasar pemikiran inilah lahir Administrasi Pembangunan.
3. Perlu adanya perbandingan Administrasi Negara.

7 Ide pokok administrasi pembangunan

1. Pembangunan merupakan proses.

   • Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan.
   • Terdiri dari tahap-tahap yg di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain bersifat tanpa akhir (never-ending)

2. Pembangunan merupakan upaya yg secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana (Mengambil keputusan saat ini untuk waktu yang akan datang).
4. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan.

   • Pertumbuhan: peningkatan kemampuan suatu negara bangga untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya.
   • Perubahan: suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari waktu ke waktu.

5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.

   • Modernitas: cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya.
   • Cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
   • Tidak identik dengan “westernisasi”

6. Modernitas tsb melalui berbagai kegiatan pembangunan yang multidimensional (Mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengejawantah dalam bidang poleksosbudhankam).
7. Semua hal di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan sejajar dengan bangsa lain.

10 tantangan masa depan

1. Globalisasi Ekonomi
2. Pengangguran
3. Tanggung Jawab Sosial
4. Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Mutu Hidup
6. Penerapan norma-norma moral dan etika
7. Keanekaragaman tenaga kerja
8. Pergeseran konfigurasi demografi
9. Penguasaan dan pemanfaatan perkembangan IPTEK
10. Tantangan di Bidang Politik

Read More..

Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Agenda
Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.
Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.
Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:
1. telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu à berdampak dramatis;
3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
4. menjangkau dampak yang amat luas ;
5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)
Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.
Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
2.Formulasi kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Read More..

Kajian Administrasi Publik

Kajian administrasi publik terdiri dari : (silahkan klik untuk penjelasannya)

1. Kebijakan Publik
2. Keuangan negara
3. Administrasi Pembangunan
4. Otonomi Daerah
5. Hubungan Eksekutif dan Legislatif
6. Etika Administrasi Publik
7. Pelayanan Publik
8. Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
9. Organisasi dan Manajemen Publik

Read More..

Dikotomi Administrasi Publik

Ilmu Administrasi Publik dan kaitannya dengan Studi Analisis Kebijakan bisa dijejak sejak tahun 1930-an. Doktrin klasiknya berawal dari dikotomi administrasi dengan politik. Jika ditelusuri, gagasan itu bersumber dari Essai Woodrow Wilson yang berjudul “Introduction To Study Administration” (1887). Dalam essai tersebut, Wilson sebenarnya ingin memfokuskan kajian Ilmu Politik ketimbang memaksimasi keyakinan politis yang berkembang pada saat itu. Wilson berargumen “It’s getting harder to run a constitution than to frameone”. Keinginan Wilson adalah memfokuskan tidak hanya masalah personal tapi juga masalah organisasional dan manajemen secara umum. Pandangan ini merupakan langkah maju ke depan guna melakukan investigasi terhadap kantor administrasi di negaranya, Amerika Serikat.

Read More..

Administrasi Publik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Administrasi Publik (Inggris:Public Administration) adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.
Lokus ilmu administrasi publik
lokus adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada. Dalam hal ini lokus dari ilmu administrasi publik adalah: kepentingan publik (public interest) dan urusan publik (public affair).
focus ilmu administrasi publik
Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam memepelajari ilmu administrasi publik. yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen.

Read More..